Netralitas ASN Jadi Titik Rawan Pilkada di Klaten

Harianjogja.com, KLATEN—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Klaten mencatat aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, dan perangkat desa yang tidak netral menjadi titik rawan penyelenggaraan Pilkada Klaten.

Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman, mengakui hampir dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum aduan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN maupun kepala desa dan perangkat desa selalu muncul.

“Berkaitan dengan Pemilu 2024, tren pelanggaran netralitas ASN, kepala desa, maupun perangkat desa cenderung menurun. Hanya masih ada satu dua yang diadukan ke kami di jajaran pengawas Pemilu,” kata Arif saat ditemui di sela-sela rapat kooradinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka Pilkada Serentak 2024 di Hotel Galuh, Kecamatan Prambanan, Klaten, Selasa (3/9/2024).

Arif mengungkapkan ASN memang memiliki hak pilih. Mereka juga memiliki hak menghadiri kampanye untuk mengetahui visi dan misi calon yang akan dia pilih. “Tetapi memang ada batasan yang harus dipatuhi,” jelas Arif.

BACA JUGA: Liga 2 Musim Baru Bakal Dimulai Akhir Pekan Ini Diikuti 26 Tim

Ditanya soal kategori pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN, Arif mengungkapkan secara prinsip ASN dilarang terlibat dalam politik praktis. Dia mencontohkan ASN dilarang mengampanyekan atau bahkan menjadi tim sukses salah satu calon.

Guna mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN maupun aparatur desa, Arif mengatakan sosialisasi kepada para penyelenggara pemerintahan terus dilakukan. Belum lama ini, Bawaslu menggelar sosialisasi kepada kades maupun perangkat desa. Selanjutnya Bawaslu menggelar sosialisasi kepada ASN dalam waktu dekat.

Selain masalah pelanggaran netralitas, Bawaslu mencatat tren potensi pelanggaran lainnya yakni terkait dengan kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan dan izin. Terkait dengan kerawanan-kerawanan itu, Bawaslu mengajak partisipasi warga untuk ikut melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada. Setidaknya, warga bisa menyampaikan informasi terkait kegiatan politik jelang Pilkada.

“Sebenarnya harapan kami simpel. Kalau masyarakat menemukan potensi kegiatan kampanye, ada kegiatan politik Pilkada di 2024, harapan kami minimal masyarakat memberikan informasi ke jajaran pengawas pemilu sebelum ada kegiatan. Tujuannya agar kerawanan pelanggaran bisa dicegah,” kata Arif.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, berpesan agar penyelenggaraan Pilkada di Klaten bisa berjalan lancar. dia juga berpesan kepada para ASN untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada.

“Terkait dengan netralitas ASN, kita lihat nanti. Jadi ini memang ada calon yang dari eksekutif dan legislatif. Saya dengan Pak Sekda, ayo kita lihat prosesnya, semuanya harus netral,” kata Mulyani.

Ada tiga pasangan yang mendaftar ke KPU dalam Pilkada 2024. Mereka yakni Hamenang Wajar Ismoyo-Benny Indra Ardhianto yang diusung delapan partai yakni PDIP, Gerindra, PKB, PAN, PPP, Nasdem, Perindo, serta Gelora. Kemudian Yoga Hardaya-Sova Marwati yang diusung Golkar, PSI, Partai Ummat, PBB, PKN, serta Garuda. Selain itu, pasangan Herry Wibowo-Wahyu Adhi Dermawan diusung PKS, Demokrat, serta Partai Buruh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Solopos