Advertisement
Gelombang Kritik Pemerintahan Jokowi Bergulir ke Solo, Kini Giliran UMS Terbitkan Maklumat
UMS menyoroti dugaan penyimpangan dan penyelewengan pada Pemilu, Senin (5/2/2024). - Solopos.com/Galih Aprilia Wibowo.
Advertisement
Harianjogja.com, SUKOHARJO — Gelombang kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi terus bermunculan di kalangan akademisi perguruan tinggi. Jika sebelumnya dimulai dari Joko, kini mulai bergulir ke Solo dengan adanya pernyataan sikap maklumat Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Senin (5/2/2024) pagi.
UMS menyoroti dugaan penyimpangan dan penyelewengan pada Pemilu. Rektor UMS, Sofyan Anif, menyebut tidak ada unsur kepentingan politik tertentu, bahkan politik praktis dalam maklumat tersebut.
Advertisement
Dia menguraikan maklumat yang dibacakan sebagai ajakan kepada seluruh penyelenggara negara, baik dari Presiden hingga kepala desa untuk memperhatikan nilai moral dan etika. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di kampusnya.
“Sehingga kegiatan pagi ini semata-mata hanya ajakan moral, tidak sama sekali berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu, apalagi kepentingan politik praktis,” ujar Sofyan.
Ia berharap Pemilu 2024 bisa berjalan dengan asas-asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Maklumat tersebut dibacakan oleh Guru Besar Ilmu Hukum, Aidul Fitriciada Azhari. Dalam maklumat itu, Ketua Komisi Yudisial Indonesia periode 2016-2018 ini menyoroti beberapa hal.
Dia mengatakan perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan saat ini, terutama terkait Pilpres dan Pileg 2024, terlihat jelas penyimpangan, penyelewengan, dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang-terangan dan tanpa malu.
BACA JUGA : Muncul Gelombang Kritik Kampus di Jogja ke Jokowi, Sultan: Enggak Apa-apa, Itu Demokrasi
Terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis yang semakin diperburuk oleh praktik politik dari presiden yang tidak netral dalam kontestasi Pemilu yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara masif.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah kehilangan adab dan etika yang mengancam masa depan demokrasi, supremasi hukum, dan terwujudnya keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi UUD 1945.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Duh, Dua Remaja Nekat Mencuri Baut Rel Kereta Api di Jebres Solo
Truk Angkut Lima Ton Telur Terguling di Tepi Sawah
Begal Sadis Rampas Ponsel dan Tusuk Perut Wanita di Simo Boyolali
Perempuan Inspiratif Hari Kartini di Solo Safari
Advertisement
Bawa Kabur Sepeda Motor Milik Kader PKK, Dua Residivis Ditangkap
Pria di Solo Ajukan Uji Materi Kepemilikan SIM untuk Anak, Terinspirasi Kasus Ini
Tabung Gas Bocor, 3 Rumah di Jatiyoso Karanganyar Terbakar
Jalan Berlubang, Warga di Kartasura Pasang Kursi Plastik
Advertisement
Soal Peluang Pertemuan Jokowi dan Megawati, Gibran Bilang Begini
Warga Klaten Hanyut di Sungai Bengawan Solo
2 Motor Adu Banteng dengan Pikap, 4 Pelajar Kritis, Salah Satunya Warga Gunungkidul
Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdul Qodir Meninggal Dunia karena Demam Berdarah
Jemaah Calon Haji dari DIY dan Jawa Tengah Mulai Diberangkatkan 12 Mei 2024
Advertisement
Wacana pertemuan Megawati dan Prabowo, Begini Kata Politikus PDI Perjuangan
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Kulonprogo Diminta Lakukan Inovasi Penanganan Kemiskinan
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Advertisement
Advertisement
