Eks PG Ceper Dipertimbangkan Jadi Lokasi Sekolah Rakyat

Taufik Sidik Prakoso

Selasa, 02 September 2025 - 21:07 WIB

Maya Herawati

Eks PG Ceper Dipertimbangkan Jadi Lokasi Sekolah Rakyat

Kendaraan melintas di depan eks PG Ceper di Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Jumat (29/8/2025). - Solopos - Taufiq Sidik Prakoso

Harianjogja.com, KLATEN—Pemkab Klaten masih menyiapkan lahan untuk pendirian Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bersinar.

Calon lokasi pembangunan sekolah yang merupakan program inisiasi Presiden Prabowo Subianto itu berada di sebagian lahan eks Pabrik Gula (PG) Ceper. Wakil Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto, mengungkapkan pemanfaatan lahan eks PG Ceper untuk pendirian sekolah rakyat sudah mendapatkan lampu hijau dari PTPN. Namun, ada dua opsi untuk memanfaatkan lahan tersebut dan diusulkan ke pemerintah pusat.

Opsi pertama yakni pemindahan aset. Opsi yang dimaksud yakni membeli calon lahan menjadi aset Pemkab kemudian diusulkan sebagai lokasi pendirian sekolah rakyat ke pemerintah pusat. Hal itu sudah dilakukan di daerah lain. “Kemudian opsi kedua yakni kerja sama. Nah kami menekankan untuk betul-betul dicarikan solusi apakah harus membeli aset, atau kami bekerja sama dengan PTPN ataupun dari Kementerian kerja sama dengan PTPN agar sekolah rakyat di Kabupaten Klaten ini bisa berjalan,” jelas Benny, dikutip Selasa (2/9/2025).

Benny menjelaskan kajian mendalam masih dilakukan terkait kedua opsi itu. Lahan di eks PG Ceper diusulkan lantaran yang memungkinkan memenuhi syarat lahan pendirian Sekolah Rakyat yakni minimal 5 hektare. Di sejumlah daerah, lanjut Benny, sekolah rakyat berdiri di lahan aset provinsi. “Untuk saat ini di Klaten masih dalam tahapan kajian soal aset,” ungkap Benny.

Kepala Dissos P3APPKB Klaten, Puspo Enggar Hastuti, mengungkapkan PTPN mendukung program Sekolah Rakyat tersebut. Lahan milik eks PG Ceper yang mendapatkan izin untuk diusulkan menjadi lokasi pendirian sekolah rakyat seluas 6,2 ha.

Puspo mengungkapkan calon lahan berada di luar kawasan yang sudah menjadi situs. Hal itu termasuk bukan di kawasan bangunan pabrik gula. “Jadi di lahan yang tidak masuk situs dan lahan yang memang benar-benar nganggur [tidak dalam sewa menyewa],” jelas Puspo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Solopos