Sekolah Rakyat di Sragen Minim Peminat, Ini Saran Legislatif

Harianjogja.com, SRAGEN—Minimnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka ke Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah untuk keluarga miskin di Sragen mendapat sorotan dari legislator Komisi IV DPRD Sragen, Tono. Politikus Partai Nasdem Sragen itu menilai label gratis yang dijual pemerintah itu ternyata terkesan di masyarakat belum tentu ada jaminan kualitas.

“Ketika Sekolah Rakyat itu sepi maka perlu dipertanyakan bagaimana penjaringan dari Dinsos itu sendiri. Mencari siswa itu kan tugas Dinsos lewat para pendamping PKH [program keluarga harapan] itu. Kami menanyakan cara rekrutmen siswanya. Bagaimana konsep dan program yang ditawarkan ke masyarakat? Sekolah Rakyat itu kan baru akan dilaksanakan sehingga belum tahu kualitasnya,” ujar Tono dilansir Espos, Rabu (6/8/2025).

BACA JUGA: Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera, KPK Tahan 2 Tersangka

Legislator asal Ngrampal, Sragen, itu menyampaikan masyarakat lebih menginginkan kualitas dalam pendidikan anak-anak mereka, tidak sekadar embel-embel gratis. Dia menyampaikan banyak pilihan sekolah yang lebih unggul dan juga menggunakan boarding school. Dia berpendapat kalau hanya menjual sekolah gratis kemungkinan kurang diminati karena gratis itu kesan yang ditangkap masyarakat kualitas atau mutunya kurang maksimal.

“Contohnya banyak sekolah dasar [SD] negeri dengan banyak subsidi tetapi kenyataannya jumlah siswanya kalah dengan sekolah swasta. Di swasta itu kualitasnya dianggap baik seperti sekolah dasar islam terpadu (SDIT) yang juga menerapkan sistem boarding school. Jadi, kami akan berkoordinasi dengan Dinsos Sragen. Kami harus tahu kejelasan konsep dan program Sekolah Rakyat supaya kualitasnya lebih baik. Saya segera komunikasikan dengan pimpinan Komisi IV untuk menindaklanjuti perihal Sekolah Rakyat ini,” kata dia.

Tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mengecek lokasi bangunan di Technopark Ganesha Sukowati Sragen yang akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat sementara. Ada tiga orang anggota tim teknis itu mengecek kondisi bangunan yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009 lalu itu.

Dari hasil pemeriksaan ternyata ditemukan kondisi bangunan retak-retak, terutama pada bagian pilar. Selain itu, kondisi lantai keramik di bangunan yang akan digunakan sebagai ruang kelas juga ambles. Tim teknis mengecek keberadaan fondasi awal bangunan itu untuk mengetahui kebutuhan pemadatan lahan saat dilakukan rehab ringan sebelum digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.

Dalam pemeriksaan kondisi bangunan, tim teknis Kementerian PU itu didampingi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Technopark Ganesha Sukowati Sragen Sapto Mujoko dan pejabat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sragen lainnya. Sapto menjelaskan kebutuhan ruang untuk kegiatan belajar mengajar ada empat ruang. Rencananya gedung di Technopark ini, jelas dia, akan digunakan sementara selama dua tahun sampai proses pembangunan Gedung Sekolah Rakyat di Mondokan, Sragen, selesai.

“Untuk asrama sudah siap. Ada 27 kamar yang siap. Selain itu, kebutuhan ruangnya untuk kegiatan belajar mengajar, selain ruang kelas juga ada ruang guru dan ruang kepala sekolah, perpustakaan, UKS, dan seterusnya. Kemudian untuk kebutuhan asrama juga ada ruang dapur, ruang makan, dan seterusnya. Karena bangunan buatan 2008 maka ditemukan beberapa kondisi yang membutuhkan perbaikan atau rehab. Pelaksanaan rehab nanti dari Kemen PU,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News