PHK Massal Sritex, Pemprov Jateng Siapkan Program Vokasi di Balai Latihan Kerja

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan program vokasi di balai latihan kerja (BLK) sebagai upaya menyikapi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah perusahaan.

"Nanti kami vokasi, kami siapkan di BLK-BLK," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

Terkait hal tersebut pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. "Pada prinsipnya kami akan latih mereka yang ter-PHK sehingga nantinya mereka dapat tertampung dayanya di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan," katanya.

BACA JUGA: Sritex Pailit, Per 26 Februari Ada 10.000 Buruh Kena PHK

Dengan demikian, ia berharap sumber daya manusia (SDM) di Jawa Tengah tidak banyak yang menganggur.

Salah satu perusahaan yang baru saja melakukan PHK massal yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebagai buntut putusan pailit perusahaan tersebut.

Terkait hal itu, Serikat pekerja Sritex meminta perusahaan memenuhi hak-hak para buruh yang terkena PHK.

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sritex Andreas Sugiyono mengatakan beberapa hak para buruh di antaranya pesangon dan uang jasa. "Kalau memang terjadi PHK, hak-hak pekerja dipenuhi, seperti pesangon, uang jasa," katanya.

Meski demikian, sampai dengan saat ini ia bersama karyawan yang lain diminta untuk menunggu hasil sidang di Semarang. "Kami diminta menunggu dulu hasil sidang selanjutnya," katanya.

Bansos

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menanggapi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada ribuan karyawan PT Sritex dan menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) tetap diberikan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kita enggak bisa tiba-tiba memberi bansos karena ada kelas menengah yang turun atau kemudian mungkin ada PHK, dan lain sebagainya. Belum tentu yang di PHK itu juga kemudian turun kelas atau mereka jadi keluarga yang berhak menerima bansos itu belum tentu juga," katanya di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan terkait pemberian bansos dan perlindungan sosial, Kemensos tetap mengacu pada DTSEN yang saat ini tengah dalam proses uji petik dan akan terus diperbarui setiap tiga bulan sekali.

"Kembali lagi bahwa kita akan bekerja berdasarkan data, dan datanya itu akan disampaikan setiap 3 bulan sekali. Nah, di situ akan kelihatan, jadi supaya kita enggak salah sasaran, kembali kepada data," katanya.

"Nanti kita akan pastikan lagi setelah masuk data itu apakah bertambah atau berkurang, dan kita akan lapor ke Presiden, tetapi sampai sekarang data kita kan belum final," ujar dia.

Ia menyebutkan hasil uji petik ini diperkirakan akan selesai pada Maret 2025.

Diketahui sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo menyebut karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex berhenti bekerja mulai bulan Maret.

"Intinya PHK dan telah diputuskan tanggal 26 Februari," kata Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo Sumarno di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis.

Meski demikian, dikatakannya, para pekerja Sritex tetap bekerja sampai dengan tanggal 28 Februari. "Off-nya mulai tanggal 1 Maret," katanya.

Terkait hal tersebut, pihaknya sudah menyampaikan sejak awal bahwa yang menjadi hak karyawan adalah jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara