Kronologi Korupsi Penyaluran KUR di Salah Satu Bank Plat Merah di Solo, Kerugian Negara Rp3,9 Miliar

Harianjogja.com, SOLO—Dua orang kakak beradik berinisial PAP dan FW ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo. Keduanya diduga telah mengkorupsi dana pengaluran Kredit usaha Rakyat (KUR) di salah satu bank negara di Solo sehingga menyebabkan kerugian negara Rp3,9 miliar

Kepala Kejari Solo, DB Susanto, menyampaikan telah menyidik kasus tersebut sejak 20 Januari 2025. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, para tersangka memulai aksinya sejak 2021 di salah satu bank milik negara di Solo, tepatnya di kawasan Pasar Kembang, Kemlayan, Serengan, Solo.

“Dari total dana KUR yang dikucurkan senilai Rp9,691 miliar. Dengan total debitur sebanyak 396 debitur,” kata DB saat ditemui awak media di kantornya, Kamis (27/2/2025).

Pada saat itu, PAP yang merupakan salah satu karyawan bank BUMN di Solo menangani penyaluran KUR dan melakukan tindakan menyimpang yang berujung pada tindak pidana korupsi. Bersama saudaranya FW, mereka merekayasa data dan dokumen kredit pada pinjaman KUR.

“Jadi seolah-olah ada debitur yang memiliki usaha sebagai jaminan KUR, namun nyatanya tidak ada. Kedua orang itu menggunakan usaha milik orang lain namun seolah dibuat sebagai milik debitur yang hendak meminjam KUR,” jelasnya.

Tak hanya itu, setelah memanipulasi data dan dokumen, mereka berdua juga menaikkan nilai nominal KUR atau mark up dengan tujuan uang tersebut setelah cair akan digunakan oleh mereka berdua.

“Jadi debitur yang tidak memiliki jaminan tersebut, namun datanya dimanipulasi seolah punya jaminan. Saat uang KUR tersebut cair, mereka harus menyerahkannya ke kedua tersangka. Baru kemudian kedua tersangka menggantinya dengan sepeda motor bekas,” tambahnya.

Jadi para korban yang dimanfaatkan sebagai debitur oleh kedua tersangka itu diiming-imingi modus pembelian motor. Sehingga para korban rela memberikan data dan dokumen tanpa tahu bahwa data tersebut dimanipulasi untuk pencairan KUR di bank tempat salah satu tersangka korupsi itu bekerja di Solo.
Kemungkinan Ada Tersangka Lain

BACA JUGA: Pemkab Bantul: Tidak Boleh Ada Razia Warung Makan yang Buka saat Ramadan

Ada pun sepeda motor bekas yang dijadikan sebagai pengganti uang KUR tersebut, menurut DB, surat-suratnya diambil pula oleh FW untuk kemudian diserahkan ke PAP agar menjadi jaminan pengajuan dana KUR.

Para tersangka juga meminta potongan dana KUR kepada korban dengan alasan biaya proses pengajuan. “Dalam hal ini potongannya 4 persen ke PAP, 3 persen ke FW, dan ada pula satu lagi, yaitu perantara atau calo sebesar 3 persen. Karena itu kami terus lakukan pencarian menyeluruh siapa saja yang terlibat,” tambahnya.

Tak hanya itu, ada beberapa debitur yang memang sadar mereka melakukan pengajuan KUR dengan potongan yang ditentukan oleh tersangka, dan para korban tersebut saat membayar angsuran melalui FW karena beranggapan FW-lah yang telah mengatur semuanya. Namun sayangnya, cicilan yang dititipkan tersebut tidak dibayarkan ke bank.

“Jadi dari rangkaian perbuatan kedua tersangka tersebut, bank negara yang terkait mengalami kerugian Rp3.911.450.511. Karena ini merugikan bank negara atau milik pemerintah maka ini dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Korban kebanyakan berada di wilayah Solo,” kata dia.

Kejari Solo menahan kedua tersangka korupsi dana KUR itu selama 20 hari, mulai 27 Februari hingga 18 Maret 2025. Saat ditanya adakah kemungkinan tersangka lain yang turut terseret kasus ini, DB menjelaskan ada kemungkinan mengingat ada rantai calo dalam modus operandi kedua tersangka. “Kami akan terus kembangkan. Selain itu, kami juga akan menyita aset atau harta yang dimiliki oleh kedua tersangka ini,” kata DB.

Sementara untuk saat ini, pasal yang akan disangkakan ke kedua tersangka, lanjutnya, ialah Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

“Untuk saat ini kami tahan kedua tersangka itu. Sembari menyiapkan berkas-berkas dan jika nantinya sudah lengkap maka akan dilanjutkan ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Semarang,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : espos.id